Pada dasarnya, Indonesia bukanlah negara yang kekurangan motivasi untuk belajar. Para pahlawan negeri ini yang berasal dari Sabang hingga Merauke, semuanya memiliki semangat tinggi dalam meraih dan mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Tokoh-tokoh seperti Tan Malaka, Bung Hatta, hingga Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, semuanya tercatat dalam sejarah kita sebagai profil-profil berpendidikan.
Kualitas pendidikan Indonesia
Kemajuan yang dicapai
Di Indonesia sendiri, kita sudah melihat banyak perubahan yang positif, diantaranya Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang sebelumnya per tiga bulan sekali, kini dibayar setiap bulan sejak Maret 2025, seperti dikutip dari Detik1.
Mengutip BBPMP Kedikdasmen Jawa Timur2, program-program lainnya yang dinilai sukses, yaitu digitalisasi pembelajaran juga menjadi salah satu program unggulan yang mendapat perhatian besar. Dengan menyalurkan papan interaktif digital (PID), laptop, dan hard disk eksternal kepada 288.865 satuan pendidikan, Kemendikdasmen membuka kesempatan bagi lebih banyak sekolah untuk mengakses teknologi pendidikan.
Lebih dari itu, penyediaan jaringan internet di 8.152 satuan pendidikan serta penyediaan jaringan listrik di 2.389 satuan pendidikan menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa pembelajaran berbasis teknologi tidak hanya menjadi impian, tetapi sebuah kenyataan bagi banyak sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil.
Sementara itu, Program Indonesia Pintar (PIP) berhasil mencatatkan prestasi yang membanggakan dengan memberikan bantuan pendidikan kepada lebih dari 19 juta siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin.
Saat ini, Mendikbud telah mengumumkan pembaruan pada Kurikulum Merdeka warisan Nadiem Makarim, yaitu deep learning (pembelajaran mendalam)3 yang merupakan pendekatan yang berfokus pada pemahaman konsep agar siswa aktif, kritis, dan bisa mengaplikasikan ilmu. Pendekatan ini ditopang oleh tiga pilar utama:
- Mindful (penuh kesadaran)
- Meaningful (bermakna/berkaitan dengan dunia nyata)
- Joyful (menyenangkan/tidak menghafal di luar kepala).
Pendekatan deep learning bukanlah kurikulum baru, melainkan strategi yang melengkapi dan memperdalam filosofi Kurikulum Merdeka4.
Deep learning diterapkan mulai tahun ajaran 2025/20265, hasilnya menunjukkan peningkatan keaktifan peserta didik, kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS), serta penguatan karakter6. Lebih jauh, khususnya di Provinsi Banten, mengutip Berita Kota Cilegon7, Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Banten Yudi Herman menjelaskan bahwa program pembelajaran mendalam merupakan salah satu prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia menegaskan pembelajaran mendalam bukan kurikulum baru, melainkan pendekatan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia.
Yudi menerangkan bahwa dalam pembelajaran mendalam terdapat tiga pendekatan utama, yakni mindful, meaningful, dan joyful atau berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pendekatan ini dirancang agar proses belajar tidak hanya sekadar menyampaikan materi, tetapi juga menyentuh pemahaman dan emosi murid.
Tantangan yang dihadapi
Tantangan utama pendidikan di Indonesia meliputi kesenjangan mutu antara wilayah perkotaan dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta masih adanya ketidakmerataan infrastruktur, seperti akses internet yang buruk dan ruang kelas yang rusak di daerah pelosok, sangat menghambat proses belajar-mengajar yang ideal8. Literasi dan numerasi yang masih rendah, dibuktikan melalui skor Programme for International Student Assessment (PISA). Indonesia secara konsisten masih berada di bawah rata-rata negara OECD (Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Australia), menunjukkan perlunya perbaikan mendasar dalam kemampuan kognitif siswa9.
Pada PISA 202210, hasilnya sangat mengecewakan, yaitu:
- Skor Numerasi
Skor numerasi/matematika Indonesia berada di angka 366 poin. Angka tersebut turun dibanding skor PISA sebelumnya 379. - Skor Literasi
Skor literasi membaca PISA Indonesia 2022 memperoleh 359 poin. Nilai ini turun 12 poin dari 2001 yang meraih poin tertinggi sebesar 402. - Skor Sains
Skor sains PISA Indonesia 2022 turun dari 396 menjadi 383. Skor sains 383 ini turun dari 393 poin pada tahun 2005.
Kualitas Tenaga Pendidik (Tendik) pun masih dibawah harapan, karena masih banyak guru yang terkendala dalam menguasai teknologi dan metode pembelajaran inovatif. Distribusi guru yang tidak merata serta beban administrasi juga memengaruhi kinerja mereka.
Masalah ekonomi, isu politik serta stabilitas nasional pun menyumbang masalah tersendiri, yaitu masalah akses, biaya pendidikan yang tinggi, dan relevansi kurikulum dengan dunia kerja terus menjadi pekerjaan rumah. Keterbatasan biaya dan masalah ekonomi keluarga masih menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah, terutama di jenjang pendidikan menengah.
Negara yang ditiru oleh Indonesia
Proses adopsi sistem pendidikan di Indonesia terhadap Finlandia, Jepang, dan Singapura11 terjadi sejak 2001 hingga sekarang. Indonesia menilai sekolah di Jepang sukses membangun karakter siswa tanpa membebani mereka dengan ujian berat di kelas rendah. Di Jepang, anak-anak fokus pada etika, kebersihan, dan tanggung jawab sosial (5S: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke). Hal ini diadopsi Indonesia karena krisis moralitas, tawuran pelajar, dan lemahnya kemandirian siswa.
Selain Jepang, Finlandia merupakan negara Skandinavia yang konsisten berada di peringkat atas Programme for International Student Assessment (PISA) meskipun waktu sekolahnya pendek dan minim ujian standar. Indonesia ingin mengurangi beban stres psikologis anak akibat kurikulum padat nasional dan sistem ranking tradisional.
Melanjutkan keterlibatan aktif regional dengan Singapura, seperti saat menghadiri ASEAN Education Ministers Meeting (ASED) di Singapura untuk menyelaraskan mutu pendidikan berbasis digital global.
Singapura merupakan negara dengan peringkat PISA nomor satu di Asia Tenggara. Standar meritokrasi guru dan metode kurikulum matematika mereka sangat sistematis. Indonesia memerlukan kerangka kerja Singapura agar lulusan sekolah dapat langsung bersaing di pasar digital dan industri global abad ke-21.
Tiongkok sebagai kiblat baru
Tiongkok memiliki beberapa kesamaan tantangan dengan Indonesia, diantaranya multi etnis serta wilayah geografis yang sangat luas, serta bagaimana mereka mengelola pendidikan berkualitas untuk puluhan juta murid di wilayah yang sangat luas.
Tiongkok berhasil mengatasi ketimpangan kualitas guru antara kota besar dan desa terpencil melalui platform Smart Education of China. Indonesia, yang memiliki ribuan pulau, menghadapi masalah serupa dengan Tiongkok dibandingkan Finlandia atau Singapura (yang wilayahnya kecil dan homogen). Tiongkok membuktikan bahwa standarisasi konten digital nasional bisa memangkas jarak geografis.
Kurikulum Tiongkok sangat diarahkan pada kebutuhan industri (link and match), terutama setelah melakukan reformasi radikal dengan mengesahkan revisi undang-undang vokasi yang menempatkan jalur kejuruan setara dengan jalur akademis reguler melalui China Revised Vocational Education Law 202212.
Tiongkok juga mengatasi ketimpangan geografisnya yang sangat luas bukan dengan membiarkan daerah berkembang sendiri, melainkan lewat intervensi terpusat. Melalui program strategis nasional, pemerintah berfokus pada pemerataan mutu pengajaran di wilayah pinggiran melalui rilis kebijakan MOE County-level High School Revitalization13. Kebijakan pemerataan ini didukung oleh instruksi bersama dalam MOE Circular on Reinforcing Rural Teacher Development14, yang mewajibkan penaikan gaji guru pedesaan agar setara dengan pegawai negeri sipil lokal, mengalokasikan subsidi tempat tinggal, serta memindahkan guru-guru berpengalaman dari kota ke wilayah barat Tiongkok demi menyokong agenda pemulihan pedesaan (rural revitalization).
Tidak hanya revitalisasi sarana dan prasarana, pemerintah berkomitmen menyejahterakan guru melalui berbagai kebijakan, diantaranya Undang-Undang Guru (教师法) Pasal 2515 yang menyatakan bahwa “rata-rata tingkat upah guru tidak boleh lebih rendah atau harus lebih tinggi dari rata-rata tingkat upah PNS”. Hampir 70% dari anggaran pendidikan nasional dialokasikan untuk gaji dan tunjangan guru.
Pada akhir tahun 2020, pemerintah Tiongkok telah berhasil mencapai target gaji rata-rata guru pendidikan wajib tidak kurang dari PNS setempat di seluruh wilayah16.
Perhatian pemerintah tidak hanya di fokuskan di wilayah-wilayah besar, namum juga di daerah terpencil. Salah satunya dengan program insentif & subsidi untuk guru di daerah terpencil, dengan berprinsip pada semakin terpencil dan sulit kondisinya, semakin tinggi pendapatannya. Program ini telah membantu lebih dari 1,3 juta guru di wilayah pedesaan.
Pemerintah juga memberikan berbagai tunjangan, seperti program perumahan bagi guru pedesaan, serta kemudahan di bidang kesehatan, transportasi, konsumsi, dan pariwisata
Meskipun gaji guru telah menjadi prioritas, keluhan utama justru terletak pada beban kerja yang dirasakan tidak proporsional. Guru sering dibebani tugas seperti mengisi berbagai formulir, dan mengelola akun media sosial sekolah. Tekanan dari orang tua, termasuk keluhan dan pertanyaan di luar jam kerja, juga menjadi sumber stres. Serta beban guru wali kelas yang memiliki tanggung jawab tambahan, seperti mengisi formulir kesehatan mental siswa dan menandatangani surat tanggung jawab keselamatan.
Sebuah survei menunjukkan 60.4%17 guru merasa beban kerja berlebihan, dengan penyebab utamanya adalah batas tanggung jawab yang tidak jelas. Banyak guru mengeluh bahwa mengajar justru menjadi “pekerjaan sampingan” karena waktu dan energi tersita oleh tugas-tugas administratif dan non-akademik.
Namun pemerintah tidak tinggal diam, mereka segera merespons keluhan-keluhan tersebut dengan menerbitkan berbagai peraturan, seperti peraturan 8 Langkah18 untuk mengurangi beban kerja non-pendidikan. Langkah-langkah ini termasuk membatasi jumlah urusan yang boleh masuk ke sekolah (sistem daftar putih) dan melarang guru mengisi lembur pada hari libur nasional. Sebagai hasilnya, jumlah urusan dari instansi lain yang masuk ke sekolah telah berkurang lebih dari 65% selama periode “Rencana Lima Tahun ke-14”.
Tantangan bagi Indonesia
Jika Indonesia ingin menyerap dan dan menggunakan sistem pendidikan Tiongkok secara utuh, akan ada sejumlah tantangan besar yang perlu dihadapi. Tantangan-tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek fundamental budaya, struktur pemerintahan, dan kesiapan sumber daya.
Berikut adalah beberapa tantangan utamanya:
- Benturan struktur tata kelola
Perbedaan paling mendasar adalah model pemerintahannya. Sistem pendidikan Indonesia cenderung desentralisasi dengan fleksibilitas implementasi di tingkat daerah. Sebaliknya, sistem Tiongkok sangat tersentralisasi di bawah kendali pemerintah pusat dengan sistem evaluasi berbasis data yang kuat. Menerapkan kurikulum nasional yang seragam dari pusat hingga ke pelosok daerah akan berbenturan dengan otonomi daerah yang sudah berlangsung lama. Hal ini membutuhkan perubahan besar pada undang-undang pemerintahan daerah dan tata kelola pendidikan itu sendiri. - Perbedaan fundamental kurikulum dan metode pengajaran
Kurikulum dan metode pengajaran di Tiongkok dan Indonesia dibangun di atas fondasi filosofis yang berbeda. Sistem Tiongkok sangat menekankan pada STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika) dengan ujian yang ketat, dan puncaknya adalah ujian nasional Gaokao yang sangat menentukan masa depan siswa. Sementara itu, Kurikulum Merdeka di Indonesia berakar pada filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai Pancasila yang menekankan otonomi peserta didik dan pengembangan karakter holistik. Memaksakan kurikulum dan metode yang sangat berbeda berisiko menciptakan kesenjangan pemahaman dan penerimaan di kalangan siswa dan guru, karena tidak sesuai dengan karakter budaya dan masyarakat setempat. - Kesenjangan infrastruktur dan sumber daya
Keberhasilan sistem pendidikan Tiongkok didukung oleh investasi besar-besaran dalam infrastruktur, riset, dan inovasi, termasuk laboratorium modern dan integrasi AI dalam kurikulum. Indonesia masih menghadapi kesenjangan akses yang besar, di mana fasilitas dan guru berkualitas terkonsentrasi di perkotaan, sementara daerah terpencil kekurangan infrastruktur dan sumber daya. Mengadopsi sistem yang sarat teknologi seperti Tiongkok akan sangat sulit tanpa terlebih dahulu mengatasi kesenjangan infrastruktur digital ini. - Beban kerja dan peran guru
Sistem Tiongkok menempatkan guru pada posisi yang sangat terhormat dan berotoritas. Namun di Indonesia, guru justru seringkali terbebani oleh tugas-tugas administratif yang berlebihan (seperti mengisi laporan dan data), yang justru mengikis profesionalisme dan waktu mereka untuk mengajar. Meniru sistem Tiongkok tanpa reformasi birokrasi akan semakin memperparah beban administratif guru yang sudah ada. Guru akan terjepit antara tuntutan kurikulum baru yang ketat dan tuntutan birokrasi lama yang tidak kunjung usai.
Kesimpulan
Meskipun ada aspek yang bisa dipelajari dari kesuksesan Tiongkok, seperti investasi pada STEM dan teknologi, adopsi sistem pendidikan secara utuh bukanlah solusi yang realistis atau bijaksana. Tantangan terbesar terletak pada perbedaan fundamental sistem pemerintahan, kesenjangan infrastruktur, dan benturan nilai-nilai budaya serta filosofi pendidikan.
Pendekatan yang lebih realistis adalah melakukan adaptasi selektif. Indonesia dapat mengambil elemen-elemen terbaik dari sistem Tiongkok seperti penguatan pendidikan STEM, pemanfaatan teknologi, dan disiplin belajar lalu mengintegrasikannya secara bertahap dengan mempertimbangkan konteks lokal, budaya, dan kesiapan sumber daya yang ada.